Social Icons

Mandat Baru untuk Abe



Kemenangan Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilu Jepang, Minggu (22/10), semakin meningkatkan kepercayaan diri Perdana Menteri Shinzo Abe dalam menyelesaikan aneka tantangan ke depan. Pada akhir September lalu, Abe sengaja membubarkan Majelis Rendah dan mempercepat pemilu demi satu tujuan, yaitu untuk memperoleh mandat baru yang lebih kuat dari rakyat Jepang. Mandat itu kini diraih Abe seiring dengan keberhasilan LDP dan mitra koalisinya, Partai Komeito, mengamankan 311 dari 465 kursi Majelis Rendah (Jawa Pos, 23/10/2017). Legitimasi Abe semakin kuat karena koalisi pemerintahannya juga mengontrol dua per tiga dari 242 kursi Majelis Tinggi.

Bukan Pemimpin Populer
Meskipun memenangkan pemilu, Abe sesungguhnya bukan pemimpin yang populer. Serangkaian skandal yang mengguncang pemerintahannya beberapa bulan terakhir telah menggerus kepercayaan rakyat terhadap Abe. Salah satu skandal itu terkait keputusan Abe menyetujui permohonan Kake Gakuen untuk mendirikan sekolah kedokteran hewan di Pulau Shikoku. Publik Jepang mencium aroma kolusi dalam keputusan Abe lantaran institusi pendidikan itu dipimpin oleh Kotaro Kake yang merupakan kroni sang perdana menteri.
Jajak pendapat Asahi Shimbun pada 17-18 Juni 2017 memperlihatkan hanya 41 persen rakyat Jepang yang tetap mendukung Abe setelah skandal itu terkuak. Sebulan berikutnya, berdasarkan survei Jiji News Agency pada 7-10 Juli 2017, popularitas Abe anjlok hingga 29,9 persen. Respons strategis Abe terhadap uji coba nuklir Korea Utara telah mengerek popularitasnya kembali hingga 44,5 persen sesuai jajak pendapat Kyodo News Poll pada 2-3 September 2017. Namun, kendati popularitasnya kembali meningkat, survei yang dilakukan Asahi Shimbun tiga hari sebelum pemilu menampakkan 51 persen rakyat Jepang tidak ingin Abe bertahan menjadi PM.
Lantas, jika Abe tidak populer, mengapa politisi 63 tahun ini bisa terpilih kembali? Penyebabnya, tidak ada kandidat pemimpin lain yang menjanjikan perubahan sehingga rakyat memilih mempertahankan status quo. Yuriko Koike yang popularitasnya sempat menanjak setelah terpilih menjadi Gubernur Tokyo pada Juli lalu memilih tidak berkontestasi memperebutkan kursi PM. Partai Harapan yang baru didirikannya ternyata urung memberikan harapan karena Koike cenderung meneruskan jabatannya sebagai gubernur untuk mengawal persiapan Olimpiade Tokyo 2020.
Mantan politisi LDP itu sepertinya menyadari, dalam tradisi Konfusianisme Jepang yang sangat kental dengan budaya patriarki, sangat sulit bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin pemerintahan tertinggi di Negeri Matahari Terbit. Di antara 62 perdana menteri yang pernah memimpin Jepang sejak Restorasi Meiji 1885, tidak ada satu pun yang perempuan. Konstitusi juga mensyaratkan hanya laki-laki yang bisa menjadi Kaisar Jepang. Selama nilai-nilai patrilineal terus mengakar dalam masyarakat Jepang, selama itu pula perempuan akan sulit menjadi pemimpin di negara ini.
Karena itu, ketika Koike enggan mendobrak tradisi, Abe sesungguhnya bertarung tanpa pesaing dalam pemilu. Tak pelak, pemilu Jepang hanyalah merupakan upaya Abe untuk mengukur seberapa kuat legitimasinya. Dengan dukungan dari mayoritas dua per tiga anggota parlemen, Abe kini kian mantap menyelesaikan dua tantangan yang dihadapinya.

Tantangan
Pertama, menjaga momentum perbaikan ekonomi. Sejak berkuasa pada 2012, Abe secara konsisten menerapkan resep Abenomics melalui kebijakan moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Awalnya, Abenomics tidak berjalan dengan baik. Pelemahan yen yang sempat mendongkrak ekspor Jepang, dalam perkembangannya justru memicu stagnasi ekonomi. Untungnya, setelah lima tahun berjalan, kebijakan tersebut berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5 persen dan menurunkan angka pengangguran hingga 2,8 persen.
Kedua, meyakinkan rakyat untuk menyetujui perubahan Konstitusi Jepang. Abe berencana mengamandemen pasal 9 konstitusi yang menyatakan Self-Defense Forces (DSF) hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara. Bagi Abe, amandemen itu penting untuk memperkuat militer Jepang dalam menghadapi ancaman nuklir Korut. Posisi defensif DSF membuat Jepang tidak mampu bersikap agresif ketika Korut meluncurkan rudal melintasi wilayah Jepang sekaligus membatasi Abe untuk menekan rezim Kim Jong-un secara lebih keras.
Menurut aturan, amandemen konstitusi sah jika disetujui minimal dua per tiga anggota parlemen dan didukung mayoritas rakyat melalui referendum. Abe telah mengamankan suara di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, tetapi dia belum mengantongi cukup dukungan dari rakyat. Survei membuktikan 40 persen (berbanding 37 persen) rakyat menolak amandemen konstitusi. Rakyat sepertinya ingin Abe mengatasi ancaman Korut tanpa perlu meningkatkan status militer Jepang menjadi lebih agresif karena khawatir perubahan ini memantik reaksi keras Tiongkok dan Korut yang berdampak meningkatkan ketegangan kawasan.
Ancaman terhadap stabilitas kawasan dapat mengganggu momentum perbaikan ekonomi yang berpotensi merugikan rakyat Jepang. Karena itu, Abe harus mampu memainkan kartu diplomasi secara strategis untuk meyakinkan para pemimpin negara di Asia Timur bahwa agresivitas militer Jepang tidak dimaksudkan untuk mengerahkan pasukan ke wilayah konflik, tetapi untuk bekerja sama mengamankan kawasan.

*) Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga





Baca Selengkapnya...

Perang Retorika Trump Vs. Jong-Un


Jawa Pos, 29 September 2017

Ketika para pemimpin dunia menyampaikan pesan perdamaian dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru melontarkan ancaman terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dalam pidatonya di PBB, Selasa (19/9), Trump menyebut Jong-un sebagai “rocket man” dan mengancam akan menghancurkan Korut secara total. Tiga hari kemudian, Jumat (22/9), Trump melanjutkan ancaman melalui kicauannya di Twitter dengan menyatakan: “Kim Jong Un of North Korea, who is obviously, a madman who doesn’t mind starving or killing his people, will be tested like never before.”

Sebelumnya, pada 8 Agustus lalu, Trump memperingatkan Korut agar tidak mengancam AS jika tidak ingin dibalas dengan “api dan kemarahan” yang tidak pernah dilihat dunia. Pernyataan keras Trump itu mencuat seiring dengan terbitnya laporan Badan Intelijen Pertahanan AS bahwa Korut telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir yang bisa dimasukkan ke dalam rudal balistik antarbenua. Merespons ancaman Trump, Korut berencana menembakkan rudal balistik berhulu ledak nuklir ke Guam, wilayah paling barat AS di Samudera Pasifik yang berjarak sekitar 3.400 kilometer dari Pyongyang.

Rentetan pernyataan keras Trump merupakan reaksi dari serangkaian uji coba rudal yang telah dilancarkan Korut. Sejak berkuasa pada Desember 2011, Jong-un bertekad mengembangkan senjata nuklir jauh melebihi yang dikembangkan pendahulunya yang juga ayahnya, Kim Jong-il. Demi misi itu, sepanjang enam tahun kepemimpinan Jong-un, Korut telah melesakkan rudal sebanyak 84 kali, 22 kali di antaranya terjadi setelah Trump dilantik menjadi presiden AS awal tahun ini. Menurut catatan Nuclear Threat Initiative (NTI) dan Center for Non-Proliferation Studies (CNS), Jong-un telah melakukan uji coba rudal lima kali lebih banyak daripada yang pernah dilakukan Jong-il selama berkuasa pada 1994-2011.

Tidak mengherankan jika ketegangan di Semenanjung Korea terus meningkat di masa kekuasaan Jong-un. Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara tetangga Korut di Asia Timur yang paling terancam. Meskipun demikian, respons pemimpin kedua negara tersebut tergolong lunak dibandingkan Trump. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan waktu untuk berdialog dengan Korut telah berakhir dan kini saatnya mengimplementasikan sanksi. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berjanji membantu Korut berhubungan baik kembali dengan komunitas internasional jika Jong-un menghentikan kebijakan nuklirnya.

Di pihak lain, Tiongkok cenderung mendorong Korut bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah nuklir secara damai. Pembatasan ekspor minyak dan penghentian impor tekstil merupakan bagian dari upaya Beijing mendesak Pyongyang ke meja perundingan. Padahal, Trump berulang kali mendesak Presiden Xi Jinping untuk menekan Jong-un secara lebih keras, tetapi tidak pernah digubris. Hal itulah yang membuat Trump kecewa hingga akhirnya memutuskan mengancam Jong-un secara langsung.

Persoalannya, serangan verbal Trump terhadap sosok personal Jong-un bakal berakibat kontraproduktif bagi penyelesaian masalah nuklir Korut. Menurut John Park, pakar Korea dari Harvard Kennedy School, penghinaan Trump terhadap Jong-un di panggung PBB telah meredupkan peluang membatasi program nuklir Korut (The Los Angeles Times, 23/9/2017).
Jong-un terlahir dari sebuah dinasti Kim Il-sung yang otoriter dan menempatkan kebanggaan atas diri pribadi di atas segalanya. Bagi dinasti pendiri Korut ini, “negara adalah saya” sehingga tampuk kepemimpinan Korut harus digilir secara turun-temurun dalam keluarga mereka. Serangan personal Trump telah menginjak-injak harga diri Jong-un sekaligus kehormatan Korut. Untuk menjaga martabat negaranya, Jong-un merasa perlu membalas serangan Trump secara lebih kejam.

Karena itu, setelah dilabeli Trump sebagai “rocket man”, Jong-un balik menghina Trump sebagai “dotard” atau orang tua gila yang tidak tahu diri. Dalam pernyataan yang disiarkan Korean Central News Agency (KCNA), Kamis (21/9), Jong-un mengancam akan menjinakkan Trump dengan api. Dua hari berselang, Sabtu (23/9), Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho mengatakan bahwa negaranya akan melakukan uji coba bom hidrogen di Samudera Pasifik yang berpotensi menjadi ledakan termonuklir terbesar di kawasan ini. Pada hari yang sama, ribuan warga Korut turun ke jalan untuk berunjuk rasa anti-AS di Kim Il-sung Square di Pyongyang (Jawa Pos, 25/9/2017).

Meskipun situasi tampaknya mengkhawatirkan, tetapi konflik lebih besar kemungkinan tidak akan terjadi. Terlalu besar ongkos sosial ekonomi yang harus dikeluarkan jika konflik militer pecah. Semua negara di Asia Timur berkepentingan memelihara keamanan kawasan demi menjaga stabilitas ekonomi masing-masing. Situasi status quo itu pula yang ingin dipertahankan Trump dan Jong-un. Perang retorika di antara mereka sesungguhnya hanya strategi untuk memainkan nuansa keseimbangan kekuatan. Korut membutuhkan nuklir untuk menunjukkan dirinya kuat berhadapan dengan AS. Hal itulah yang coba digerus Trump dengan retorika ancaman personalnya terhadap Jong-un.

Baca Selengkapnya...

Mengakhiri Derita Rohingya

Mengakhiri Derita Rohingya
Oleh A SAFRIL MUBAH

Derita Rohingya hanya dapat diakhiri jika semua kekuatan regional dan internasional bersatu menekan Myanmar yang telah menindas etnis ini sepanjang empat dekade terakhir. Sikap Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mendesak Pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan di Negara Bagian Rakhine merupakan keputusan tepat. Namun, langkah itu tidak cukup kuat menekan Pemerintah Myanmar apabila tidak dibarengi aksi nyata ASEAN dan PBB.
Dalam pertemuan antara Retno dan Suu Kyi di Naypyidaw, Senin (4/9), Indonesia mengusulkan formula 4+1 untuk menyelesaikan konflik Rohingya. Empat elemen pertama adalah mengembalikan stabilitas keamanan, menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan, melindungi semua orang di Rakhine tanpa memandang suku maupun agama, dan membuka akses bantuan kemanusiaan.
Sementara, satu elemen lainnya adalah mengimplementasikan rekomendasi laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Pada 24 Agustus 2017, komisi yang dibentuk Suu Kyi tersebut merekomendasikan Myanmar membangun infrastruktur di Rakhine, membatalkan pembatasan pergerakan warga Rohingya, dan memberikan kesempatan kepada etnis ini untuk memiliki kewarganegaraan.
Rohingya adalah kelompok etnis minoritas yang tidak memiliki kewarganegaraan. Meskipun telah menghuni wilayah Rakhine selama lebih dari dua abad, Rohingya tidak pernah diakui Myanmar sebagai warga negaranya. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 telah menghilangkan hak-hak etnis Rohingya hingga menjadikan junta militer dan kelompok nasionalis Budha bertindak sewenang-wenang terhadap mereka.
Persekusi oleh junta militer memicu diaspora sekitar 1 juta pengungsi Rohingya ke banyak negara. Sepekan terakhir, jumlah pengungsi Rohingya bertambah hingga 125.000 orang seiring pecahnya bentrokan antara pasukan Myanmar dan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang menewaskan sekitar 400 jiwa. Pemerintah Myanmar berdalih aksi militer yang mereka lakukan merupakan balasan atas penyerangan pos keamanan oleh ARSA pada 25 Agustus lalu.

Dilema Suu Kyi
Banyak pihak berharap, sebagai peraih Nobel perdamaian, Suu Kyi bertindak proaktif menghentikan kekerasan tersebut. Namun, menurut Darwin Peng dalam artikelnya di Harvard Political Review (21/2/2017), meskipun memegang peran kunci di pemerintahan, Suu Kyi tidak kuasa melawan dominasi militer dan nasionalis Budha sebagai dua kekuatan domestik terbesar yang bertanggung jawab atas penindasan warga Rohingya.
Walaupun militer telah melepaskan kekuasaannya setelah kemenangan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi pada pemilu 2015, tetapi sejumlah jenderal masih menjabat beberapa posisi strategis di eksekutif dan legislatif. Berdasarkan Konstitusi 2008, militer berhak menduduki 25 persen kursi parlemen dan hal itu memungkinkan mereka mencegah legislasi yang melindungi Rohingya sekaligus mengancam kekuasaan Suu Kyi jika dia melawan kehendak militer.
Suu Kyi juga tidak bisa meremehkan populasi mayoritas Budha di Myanmar yang mencapai 90 persen. Mereka umumnya tidak mempersoalkan aksi kekerasan gerakan nasionalis Budha yang dipimpin Bhiksu Ashin Wirathu. Apabila Suu Kyi mengutuk aksi itu, bisa jadi dia akan kehilangan dukungan mayoritas rakyat. Situasi politik domestik inilah yang membuat Suu Kyi mengalami dilema antara menghentikan persekusi terhadap warga Rohingya dengan risiko legitimasinya tergerus atau membiarkan persekusi tersebut dengan risiko menerima kecaman dunia internasional.

Tekanan internasional
Ketika penyelesaian domestik sukar diupayakan, harapan mengakhiri derita Rohingya  tergantung tekanan internasional. Sayangnya, upaya komunitas internasional menghentikan pembersihan etnis itu selalu gagal. Kecaman berbagai negara tidak pernah digubris rezim penguasa Myanmar. Bantuan kemanusiaan yang disalurkan ke Rakhine kerap kali diblokade militer Myanmar. Menyikapi kendala tersebut, ASEAN dan PBB harus mengenakan sanksi tegas untuk memberikan tekanan lebih besar kepada Myanmar.
Atas nama kemanusiaan, ASEAN perlu membekukan keanggotaan Myanmar dalam organisasi regional ini. Selama ini ASEAN selalu berpegang pada prinsip nonintervensi atas permasalahan domestik negara anggotanya. Setiap kali eskalasi kekerasan di Rakhine meningkat, ASEAN hanya menghimbau militer Myanmar untuk menahan diri. Respon ASEAN jauh dari aksi konkrit yang dapat menyelamatkan etnis Rohingya. Padahal, masalah Rohingya tidak bisa dilihat sebatas urusan domestik Myanmar, tetapi juga masalah regional.
Di tingkat internasional, desakan Sekjen PBB Antonio Gutteres agar militer Myanmar mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar memang perlu diapresiasi. Tetapi, sekadar pernyataan tidak bakal menyelesaikan masalah. Dewan Keamanan PBB semestinya mengeluarkan resolusi pemberian sanksi terhadap Myanmar. Sanksi itu bisa berupa pelarangan ekspor Myanmar dan pembatasan investasi di negara ini seperti halnya resolusi yang diterbitkan DK PBB untuk Korea Utara.
Jika DK PBB berani mengeluarkan resolusi yang menghukum Korut atas uji coba nuklirnya, sudah sepatutnya pula lembaga ini mengenakan sanksi serupa terhadap Myanmar. Nuklir Korut baru sebatas ancaman potensial yang tidak menimbulkan korban, sementara kekerasan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan ancaman aktual yang menyebabkan ratusan orang meregang nyawa. Sebagai lembaga yang didirikan untuk memelihara perdamaian dunia, PBB wajib melindungi semua umat manusia, termasuk etnis Rohingya.



Baca Selengkapnya...