Social Icons

Home

Diplomasi Tradisional dalam Persidangan Mahkamah Internasional: Tinjauan Kasus Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

-->
Meskipun praktek diplomasi tradisional (traditional diplomacy) telah hilang sejak berakhirnya Perang Dunia I, namun bukan berarti praktek “diplomasi secara diam-diam” itu benar-benar tidak ada lagi. Persidangan di Mahkamah Internasional (International Court of Justice) adalah salah satu bukti masih adanya praktek diplomasi tradisional dalam hubungan internasional. Kasus-kasus yang diajukan kepada Mahkamah Internasional selalu diselesaikan secara diam-diam tanpa melibatkan secara langsung negara-negara yang bersengketa. Negara-negara yang bersengketa hanya diwakili oleh hakim ad hoc yang telah ditunjuknya dan hakim tersebut tidak berasal dari negara yang bersengketa.

Kasus paling aktual terjadi dalam sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam kasus perebutan dua pulau di Laut Sulawesi itu, kedua negara sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan diambil oleh Majelis Hakim yang beranggotakan 18 orang yang kesemuanya tidak berasal dari Indonesia ataupun Malaysia. Akibatnya, Indonesia maupun Malaysia sama sekali tidak mengetahui proses yang terjadi di balik perundingan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Kedua negara tersebut hanya mengetahui hasil akhir dari persidangan serta alasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Mereka tidak diberi kesempatan untuk melakukan peninjauan ulang keputusan yang diambil Majelis Hakim, sebab keputusan itu bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Kasus perebutan Pulau Sipadan-Ligitan sendiri muncul pada saat Indonesia dan Malaysia mengadakan perundingan penetapan batas landas kontinen di Kuala Lumpur, tanggal 22 September 1969. Pada waktu membahas batas landas kontinen di Laut Sulawesi itu, tiba-tiba delegasi Indonesia maupun Malaysia sama-sama mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai miliknya. Karena sama-sama menyatakan diri sebagai pihak yang berhak mengelola Sipadan-Ligitan, kedua belah pihak kemudian sepakat untuk menahan diri dan tidak melakukan kegiatan apapun di kedua pulau tersebut sambil menunggu proses penyelesaian permasalahannya. Dengan demikian, Pulau Sipadan dan Ligitan berada dalam keadaan status quo.

Akan tetapi, pada tahun 1970, Malaysia melakukan tindakan sepihak dengan menerbitkan peta yang memasukkan kedua pulau itu ke dalam wilayah nasionalnya. Malaysia juga membangun dan mengelola kedua pulau tersebut menjadi daerah wisata. Sementara itu, Indonesia tetap konsisten dengan keadaan status quo. Indonesia sama sekali tidak bereaksi melihat tindakan Malaysia itu. Para diplomat Indonesia berdalih bahwa kepatuhan dalam memelihara status quo mencerminkan itikad baik dalam mencari solusi atas pacta sunt servanda (hasil pembicaraan dalam perundingan).

Pada tahun 1989, ketika PM Malaysia Mahathir Mohammad dan Presiden RI Soeharto bertemu di Yogyakarta, kedua pemimpin negara membuka kembali pembicaraan tentang status Pulau Sipadan dan Ligatan. Sejak saat itu, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara bilateral. Sayangnya, berbagai pertemuan yang telah dilaksanakan tidak membuahkan hasil. Setelah melalui empat kali pertemuan bolak-balik di kedua negara, dua wakil negara -Mensesneg Moerdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim- memunculkan rekomendasi membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag. Pada pertemuan di Kuala Lumpur, 6-7 Oktober 1996, pemimpin kedua negara menyepakati rekomendasi itu dan berikrar untuk menerima apapun hasil pengadilan sebagai keputusan yang final. Hasil kesepakatan kedua negara dituangkan dalam penandatanganan Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice on the Dispute between Indonesian and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan.

Special Agreement itu kemudian disampaikan secara resmi ke Mahkamah Internasional pada tanggal 2 November 1998 melalui satu Notifikasi Bersama. Dengan penyerahan itu, proses litigasi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Internasional mulai berlangsung. Karena itu, penyelesaian sepenuhnya tergantung Mahkamah Internasional. Indonesia dan Malaysia hanya berkewajiban menyampaikan posisinya melalui written pleadings kepada Mahkamah Internasional pada 2 November 1999, diikuti counter memorial pada 2 Agustus 2000 dan reply pada 2 Maret 2001. Selanjutnya, proses oral hearings dari pihak Indonesia dan Malaysia dilaksanakan pada tanggal 3-12 Juni 2002.

Setelah proses ini berakhir, berarti berakhir pula keterlibatan Indonesia dan Malaysia dalam persidangan Mahkamah Internasional. Keputusan sepenuhnya ditentukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 18 orang dan dipimpin oleh Hakim Gilbert Guillaume asal Prancis. Dalam pengambilan keputusan ini, Indonesia dan Malaysia tidak dapat menempatkan wakil dari negaranya sendiri. Mereka harus menunjuk hakim dari negara lain yang memerankan diri sebagai diplomat dari kedua negara. Hakim ad hoc yang ditunjuk Indonesia adalah Hakim Thomas Frank (AS) dan hakim ad hoc yang ditunjuk Malaysia adalah Hakim Weeramantry (Sri Langka). Pada akhirnya, tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia lah yang memiliki hak kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Keputusan ini mengandung arti bahwa Malaysia mengalahkan Indonesia dalam pentas diplomasi internasional, dan Indonesia harus menerima kekalahan itu tanpa syarat, sebab keputusan itu bersifat final dan mengikat.

Pada tahap proses pengambilan keputusan inilah, Mahkamah Internasional menerapkan proses persidangan yang bisa dikatakan merujuk pada praktek diplomasi tradisional. Sejak proses oral hearings sampai diputuskannya perkara (yang berlangsung selama 6 bulan), kedua pihak yang bersengketa –dan juga publik internasional- sama sekali tidak mengetahui jalannya proses persidangan. Mahkamah Internasional sepertinya merahasiakan jalannya persidangan. Kerahasiaan itu dibuktikan dengan tidak diperbolehkannya pihak Indonesia dan Malaysia untuk bertemu hakim di luar persidangan, sekalipun pertemuan itu dengan hakim ad hoc yang telah ditunjuk kedua negara.

Selain itu, tidak seperti lazimnya persidangan pada umumnya, jalannya proses persidangan di Mahkamah Internasional tidak dapat diliput oleh pers. Majelis Hakim pun tidak pernah mengumumkan hasil-hasil yang telah dicapai selama persidangan berjalan kecuali hasil akhir yang berbuah keputusan tetap dan mengikat. Jadi, Majelis Hakim benar-benar melaksanakan persidangan secara rahasia, tertutup, dan diam-diam. Artinya, praktek diplomasi tradisional yang pernah mewarnai pentas diplomasi internasional di masa sebelum Perang Dunia I masih tetap dilaksanakan di era keterbukaan sekarang ini.***