Social Icons

Sinopsis Buku Isu-Isu Kawasan Kontemporer

















Buku Isu-Isu Kawasan Kontemporer merupakan hasil analisis saya atas aneka isu strategis dan sejumlah peristiwa di berbagai kawasan dunia akhir-akhir ini. Perkembangan di kawasan menampakkan adanya perubahan yang kian dinamis. Di Asia Timur, Tiongkok bangkit dan muncul menjadi kekuatan global baru. Di Asia Tenggara, isu-isu keamanan nontradisional semakin diperhatikan beriringan dengan terjadinya serangan terorisme di kawasan ini. Di Timur Tengah, peta geopolitik bergeser tanpa arah dan tak terpola setelah para penguasa kawasan tumbang akibat protes massa dalam Musim Semi Arab. Semua peristiwa itu menggambarkan adanya gerak perubahan tanpa henti di kawasan-kawasan dunia pada masa kontemporer. Dalam buku ini, dinamika kawasan itu diulas dengan mencermati perkembangan kontemporer isu-isu strategis seperti yang tergambar dalam delapan bab berikut. 

Pertama, dalam bab “Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat”, sejarah hubungan Tiongkok dan AS di Selat Taiwan diulas secara deskriptif. Kedua negara itu memandang isu Taiwan dalam perspektif berbeda. Secara historis, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya. Namun, disintegrasi yang sempat dialami Taiwan membuat sebagian rakyat Taiwan tidak merasa sebagai bagian dari Tiongkok. Situasi itu dimanfaatkan oleh AS yang mulai melancarkan intervensi sejak 1950-an. Akibatnya, wilayah Taiwan menjadi arena pertarungan Tiongkok dan AS yang saling berebut pengaruh regional. Berdasarkan Taiwan Relations Act (1979), AS terus menjual senjata ke Taiwan selama tiga dekade. Sesuai dengan Cross-Strait Service Trade Agreement (2013), Tiongkok berinisiatif membuka pasar bebas dengan Taiwan. Tak pelak, ketegangan di antara kedua negara kerap terjadi. Tetapi, demi menjaga stabilitas kawasan, Tiongkok dan AS menahan diri agar tidak meningkatkan eskalasi menjadi konflik terbuka yang berujung perang. Karena itu, dapat dikatakan bahwa relasi kedua kekuatan global tersebut disharmonis dalam keharmonisan. 

Kedua, dalam bab “Ancaman Krisis Energi di Balik Kebangkitan Ekonomi Tiongkok” terungkap bahwa kebangkitan Tiongkok sesungguhnya tidak realistis jika diamati dari produksi dan konsumsi energi negara ini. Sejak 1992, tingkat konsumsi energi Tiongkok jauh lebih tinggi daripada produksinya dan tingkat konsumsi itu diprediksi semakin meningkat pesat di masa depan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Tiongkok untuk berburu sumber-sumber energi di seluruh dunia dengan membeli ladang-ladang minyak di luar negeri, terutama di Afrika dan Timur Tengah. Selain itu, mereka juga membangun jalur pipa yang menghubungkan minyak dari negara-negara tetangganya seperti Kazakhstan dan Rusia ke daratan Tiongkok. Sayangnya, strategi ini tidak berjalan mulus karena AS dan Jepang, dua pesaing utama Tiongkok, sering mengganggunya. Kedua negara itu merasa terancam oleh kebangkitan Tiongkok sehingga mereka selalu berupaya menghambat tindakan Tiongkok. Karena itu, jika Tiongkok tidak dapat mengatasi masalah ini, impiannya menjadi negara adikuasa di masa mendatang akan semakin sulit dicapai. 

Ketiga, dalam bab “Tantangan Implementasi Konsep Keamanan Manusia di Asia Tenggara” ditemukan bukti human security sebagai pendekatan baru dalam kajian keamanan sulit diterapkan di sebuah kawasan yang telah lama menganut doktrin keamanan tradisional. Meskipun mudah diterapkan di negara-negara Barat seperti Kanada dan Norwegia, namun di negara-negara Timur, terutama di Asia Tenggara, penerapan human security tampak bertentangan dengan comprehensive security dan cooperative security yang telah lama dianut di kawasan ini. Human security sulit diimplementasikan di Asia Tenggara karena elemen-elemen fundamentalnya tidak sesuai dengan comprehensive security seperti yang diterapkan Indonesia melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) dan Singapura melalui total defence; serta tidak sesuai pula dengan cooperative security seperti yang diterapkan oleh ASEAN. Karena itu, tantangan terbesar human security di Asia Tenggara adalah kemampuan implementasinya tanpa harus meninggalkan comprehensive security dan cooperative security. 

Keempat, dalam bab “Pergeseran Peta Geopolitik Timur Tengah Pasca-Musim Semi Arab” diulas dinamika perubahan geopolitik kawasan Timur Tengah setelah gelombang revolusi rakyat di negara-negara Arab yang disebut Musim Semi Arab terjadi pada sepanjang 2011. Revolusi rakyat itu telah memunculkan pergantian rezim di Tunisia, Mesir, Yaman, dan Libya. Dalam perkembangannya, para penguasa baru di Timur Tengah mengubah haluan politik luar negeri negaranya masing-masing sehingga dalam tingkat tertentu, memengaruhi konstelasi geopolitik Timur Tengah. Karena itu, dalam tulisan ini, rumusan masalah difokuskan pada pola pergeseran peta geopolitik Timur Tengah pasca-Musim Semi Arab dan perubahan-perubahan yang muncul sebagai akibat pergeseran peta geopolitik tersebut. Melalui analisis geopolitik, dihasilkan kesimpulan bahwa peta geopolitik Timur Tengah tidak banyak berubah karena masih didominasi oleh dua poros utama, Amerika Serikat (Barat) dan Iran (anti-Barat). 

Kelima, dalam bab “Pakistan, Sarang Teroris?”, dikaji perbandingan antara negara gagal dan negara lemah sebagai sarang teroris. Banyak kajian menyebutkan negara gagal merupakan sarang teroris. Tetapi, dalam tulisan ini ditemukan fakta bahwa bukannya negara gagal, melainkan negara lemah lah yang menjadi tempat bersarangnya teroris. Dibandingkan negara gagal, negara lemah lebih aman bagi teroris karena tidak rawan intervensi pihak ketiga yang melancarkan aksi kontraterorisme. Selain itu, negara lemah juga menyediakan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan teroris untuk menyerang targetnya. Di antara semua negara lemah, Pakistan merupakan tempat terbaik bagi teroris karena dua sebab. Pertama, secara politik, pemerintah Pakistan bergabung dengan perang global melawan terorisme yang dipimpin AS sehingga memicu kemunculan kelompok-kelompok militan yang menentangnya. Kedua, secara sosiokultural, warga negara Pakistan memiliki karakteristik sama dengan teroris yang meninggalkan Afghanistan setelah invasi AS. Negara ini merupakan basis utama jaringan teroris global dan jaringan lokal lainnya.  

Keenam, dalam bab “Strategi Kultural Memerangi Terorisme di Indonesia”, diulas kecenderungan penanganan terorisme di Indonesia yang sepertinya lebih difokuskan pada penggunaan kekuatan bersenjata dari pada merekonstruksi pemahaman ideologis para pelaku terorisme. Artinya, strategi struktural kekerasan lebih diutamakan dalam mengatasi terorisme dari pada strategi kultural perdamaian. Masalahnya, teroris tidak akan takut dengan kekerasan karena kekerasan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Karena itu, strategi memerangi terorisme perlu juga menyasar pada pendekatan kultural berlandaskan nilai-nilai sosial masyarakat. Strategi ini sangat tepat diterapkan di Indonesia karena dalam denyut nadi bangsa kita tersimpan jiwa perdamaian. Bagi bangsa ini, kekerasan adalah musuh bersama yang harus dikalahkan sehingga tidak tepat jika kekerasan dilawan dengan kekerasan pula. 

Ketujuh, dalam bab “Geopolitik Indonesia: Antara Strategi Sun Tzu dan Clausewitz”, diulas strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi ancaman teritorialnya. Indonesia kerap terancam oleh negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Sejumlah kapal Malaysia pernah menyeberang ke wilayah laut Indonesia di Blok Ambalat. Malaysia mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya, padahal menurut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, kawasan laut ini dimiliki Indonesia. Sementara itu, Singapura meluaskan wilayahnya dengan melakukan reklamasi garis pantainya menggunakan pasir yang dikeruk dari wilayah Indonesia. Persoalannya, pemerintah Indonesia tidak menanggapinya secara strategis sehingga ancaman serupa terus berulang kali terjadi. Ini berarti, strategi geopolitik Indonesia belum dijalankan secara maksimal. Pemikiran strategi Sun Tzu dan Clausewitz bisa dikombinasikan untuk memperkuat strategi geopolitik Indonesia. 

Kedelapan, dalam bab “Pelajaran dari Pemilu Amerika Serikat: Kasus Pemilihan Presiden 2008”, ditemukan sejumlah pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan demokrasi di negeri ini. Terlepas dari adanya kekurangan dalam pemilu AS, sebagai negara yang memilki tradisi panjang berdemokrasi, AS kerap menampilkan praktik demokrasi berkualitas, terutama ketika pemilihan presiden 2008 yang dijadikan contoh kasus dalam tulisan ini. Setidaknya, ada empat pelajaran dari pemilu AS. Pertama, seorang pemimpin harus diseleksi secara ketat melalui mekanisme penjaringan di akar rumput. Kedua, setiap orang memiliki peluang setara dalam menduduki jabatan politik. Ketiga, masyarakat perlu terlibat langsung dan berkontribusi dalam mengorganisir dana kampanye. Keempat, setiap kandidat harus siap menang dan siap kalah. (*)
Baca Selengkapnya...

Relasi Simbiotis Terorisme dan Media Massa


Jawa Pos, 3 Desember 2016 
 
SEPANJANG Rabu dan Kamis (21–22/12), hampir semua media massa di Indonesia menyajikan berita utama tentang penangkapan terduga teroris yang terjadi secara serentak di Tangerang Selatan, Payakumbuh, Deli Serdang, dan Batam. Dalam operasi antiteror di empat kota itu, Densus 88 Polri berhasil melumpuhkan tujuh terduga teroris, tiga di antaranya tewas. Menurut keterangan polisi, jaringan teroris itu berencana melancarkan serangan ke pos kepolisian dengan terlebih dulu menusuk anggota Polri. Hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian massa agar datang mendekat. Ketika massa telah terkumpul, mereka akan meledakkan bom bunuh diri. 

Bagaikan sebuah koreografi drama, skenario teatrikal semacam itu sangat ampuh untuk menarik perhatian media massa guna memublikasikannya secara gegap gempita. Meskipun akhirnya aksi gagal terealisasi, salah satu tujuan teroris menebar ancaman ketakutan meluas melalui media massa telah terwujud karena publikasi intensif berbagai media. Baik cetak, elektronik, maupun situs berita daring (online). 

Sebagian besar media cetak di negeri ini menempatkan kejadian itu sebagai headline news di halaman utama. Sedangkan sejumlah media elektronik menjadikannya breaking news. Di sisi lain, detik demi detik peristiwa tersebut dilaporkan secara terperinci dan cepat di media daring sehingga langsung dikonsumsi publik dalam waktu sekejap. 

Segala hal terkait dengan terorisme selalu menjadi perhatian utama media massa. Pasalnya, seperti yang diungkapkan Walter Laqueur (2004), the media are the terrorist’s best friends. The terrorist’s act by itself is nothing, publicity is all. Sebagai sahabat baik, teroris dan media massa sesungguhnya memiliki relasi simbiotis. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain untuk kepentingan masing-masing dengan tujuan berbeda. 

Kepentingan Teroris 

Bagi jaringan teroris, media massa perlu dimanfaatkan demi mencapai tiga kepentingan. Pertama, jaringan teroris membutuhkan media massa untuk mengomunikasikan pesan perlawanan secara efektif. Jaringan teroris merasa selama ini banyak orang tidak dapat memahami aksi mereka lantaran publik tidak memiliki informasi cukup tentang perlawanan mereka terhadap ketidakadilan yang diciptakan penguasa. Melalui pemberitaan media massa, jaringan teroris ingin pesan tersebut tersebar meluas melintasi batas-batas geografis. Sehingga orang kian paham bahwa mereka sesungguhnya sedang berjuang melawan ketidakadilan. 

Kedua, karena sifat aksi terorisme adalah menebar ketakutan, media massa membuat tugas teroris untuk meneror menjadi lebih mudah dilakukan. Bayangkan saja, untuk menebar ancaman ketakutan secara meluas kepada masyarakat, teroris tidak perlu melancarkan aksi di berbagai tempat. Seperti yang dilakukan Elmi, Irwan, dan Omen yang tewas setelah baku tembak dengan polisi di Tangerang Selatan. Agar aksinya diliput besar-besaran oleh media massa, mereka cukup melawan polisi yang menyerbu hingga titik darah penghabisan. Alhasil, publik yang merasa terancam bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, tapi juga mereka yang hidup jauh dari pusat serangan. 

Ketiga, publikasi media massa dimaksudkan sebagai pesan terselubung kepada jaringan lain agar ikut bergerak melawan musuh. Karena itu, setiap peristiwa terorisme hampir pasti diikuti aksi-aksi teror lainnya. Realitas itulah yang terjadi ketika bom meledak di Samarinda (17/11) dan lantas diiringi terungkapnya rencana serangan ke Istana Negara serta pos kepolisian sebulan terakhir. Dengan begitu, kian tampak eksistensi kelompok teroris sejatinya masih terjaga meskipun telah banyak anggotanya yang tewas atau tertangkap. 

Kepentingan Media 

Media massa memublikasikan aksi terorisme secara besar-besaran karena tiga kepentingan. Pertama, terorisme merupakan isu seksi yang menjadi perhatian serius masyarakat sehingga liputan tentangnya bakal mampu meningkatkan rating media massa yang memberitakan. Media massa memahami bahwa publik pasti sangat ingin mengetahui perkembangan terkini seputar isu terorisme. Sebab, hal itu sangat terkait dengan keamanan individu, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Demi memenuhi rasa ingin tahu publik, media massa pasti mengemas pemberitaan soal terorisme secara mendalam. 

Kedua, untuk memenuhi unsur cover both sides dalam pemberitaannya, media massa kadang kala merasa perlu memberitakan aksi sekelompok orang yang merasa bersimpati pada aksi dan misi jaringan teroris. Meskipun kelompok semacam itu tidak banyak, bagaimanapun mereka tetaplah konsumen media massa. Bagi media massa, mereka adalah kalangan yang unik lantaran memiliki pandangan berbeda dibanding pendapat mayoritas. 

Ketiga, media memublikasikan aksi terorisme karena merasa publik memintanya agar menjadi tahu persis aspek-aspek kehidupan yang mengancam mereka. Berita dengan kandungan kekerasan semacam itu memang terasa menakutkan. Tetapi, dengan begitu, publik menjadi menyadari adanya ancaman keamanan dalam kehidupan mereka. Hal itu bakal disikapi dengan semakin mengintensifkan program-program kontraterorisme. Di sinilah media berperan meningkatkan kewaspadaan publik atas ancaman potensial yang mungkin bisa menjadi aktual sewaktu-waktu. (*) Baca Selengkapnya...