Social Icons

Mandat Baru untuk Abe



Kemenangan Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilu Jepang, Minggu (22/10), semakin meningkatkan kepercayaan diri Perdana Menteri Shinzo Abe dalam menyelesaikan aneka tantangan ke depan. Pada akhir September lalu, Abe sengaja membubarkan Majelis Rendah dan mempercepat pemilu demi satu tujuan, yaitu untuk memperoleh mandat baru yang lebih kuat dari rakyat Jepang. Mandat itu kini diraih Abe seiring dengan keberhasilan LDP dan mitra koalisinya, Partai Komeito, mengamankan 311 dari 465 kursi Majelis Rendah (Jawa Pos, 23/10/2017). Legitimasi Abe semakin kuat karena koalisi pemerintahannya juga mengontrol dua per tiga dari 242 kursi Majelis Tinggi.

Bukan Pemimpin Populer
Meskipun memenangkan pemilu, Abe sesungguhnya bukan pemimpin yang populer. Serangkaian skandal yang mengguncang pemerintahannya beberapa bulan terakhir telah menggerus kepercayaan rakyat terhadap Abe. Salah satu skandal itu terkait keputusan Abe menyetujui permohonan Kake Gakuen untuk mendirikan sekolah kedokteran hewan di Pulau Shikoku. Publik Jepang mencium aroma kolusi dalam keputusan Abe lantaran institusi pendidikan itu dipimpin oleh Kotaro Kake yang merupakan kroni sang perdana menteri.
Jajak pendapat Asahi Shimbun pada 17-18 Juni 2017 memperlihatkan hanya 41 persen rakyat Jepang yang tetap mendukung Abe setelah skandal itu terkuak. Sebulan berikutnya, berdasarkan survei Jiji News Agency pada 7-10 Juli 2017, popularitas Abe anjlok hingga 29,9 persen. Respons strategis Abe terhadap uji coba nuklir Korea Utara telah mengerek popularitasnya kembali hingga 44,5 persen sesuai jajak pendapat Kyodo News Poll pada 2-3 September 2017. Namun, kendati popularitasnya kembali meningkat, survei yang dilakukan Asahi Shimbun tiga hari sebelum pemilu menampakkan 51 persen rakyat Jepang tidak ingin Abe bertahan menjadi PM.
Lantas, jika Abe tidak populer, mengapa politisi 63 tahun ini bisa terpilih kembali? Penyebabnya, tidak ada kandidat pemimpin lain yang menjanjikan perubahan sehingga rakyat memilih mempertahankan status quo. Yuriko Koike yang popularitasnya sempat menanjak setelah terpilih menjadi Gubernur Tokyo pada Juli lalu memilih tidak berkontestasi memperebutkan kursi PM. Partai Harapan yang baru didirikannya ternyata urung memberikan harapan karena Koike cenderung meneruskan jabatannya sebagai gubernur untuk mengawal persiapan Olimpiade Tokyo 2020.
Mantan politisi LDP itu sepertinya menyadari, dalam tradisi Konfusianisme Jepang yang sangat kental dengan budaya patriarki, sangat sulit bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin pemerintahan tertinggi di Negeri Matahari Terbit. Di antara 62 perdana menteri yang pernah memimpin Jepang sejak Restorasi Meiji 1885, tidak ada satu pun yang perempuan. Konstitusi juga mensyaratkan hanya laki-laki yang bisa menjadi Kaisar Jepang. Selama nilai-nilai patrilineal terus mengakar dalam masyarakat Jepang, selama itu pula perempuan akan sulit menjadi pemimpin di negara ini.
Karena itu, ketika Koike enggan mendobrak tradisi, Abe sesungguhnya bertarung tanpa pesaing dalam pemilu. Tak pelak, pemilu Jepang hanyalah merupakan upaya Abe untuk mengukur seberapa kuat legitimasinya. Dengan dukungan dari mayoritas dua per tiga anggota parlemen, Abe kini kian mantap menyelesaikan dua tantangan yang dihadapinya.

Tantangan
Pertama, menjaga momentum perbaikan ekonomi. Sejak berkuasa pada 2012, Abe secara konsisten menerapkan resep Abenomics melalui kebijakan moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Awalnya, Abenomics tidak berjalan dengan baik. Pelemahan yen yang sempat mendongkrak ekspor Jepang, dalam perkembangannya justru memicu stagnasi ekonomi. Untungnya, setelah lima tahun berjalan, kebijakan tersebut berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5 persen dan menurunkan angka pengangguran hingga 2,8 persen.
Kedua, meyakinkan rakyat untuk menyetujui perubahan Konstitusi Jepang. Abe berencana mengamandemen pasal 9 konstitusi yang menyatakan Self-Defense Forces (DSF) hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara. Bagi Abe, amandemen itu penting untuk memperkuat militer Jepang dalam menghadapi ancaman nuklir Korut. Posisi defensif DSF membuat Jepang tidak mampu bersikap agresif ketika Korut meluncurkan rudal melintasi wilayah Jepang sekaligus membatasi Abe untuk menekan rezim Kim Jong-un secara lebih keras.
Menurut aturan, amandemen konstitusi sah jika disetujui minimal dua per tiga anggota parlemen dan didukung mayoritas rakyat melalui referendum. Abe telah mengamankan suara di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, tetapi dia belum mengantongi cukup dukungan dari rakyat. Survei membuktikan 40 persen (berbanding 37 persen) rakyat menolak amandemen konstitusi. Rakyat sepertinya ingin Abe mengatasi ancaman Korut tanpa perlu meningkatkan status militer Jepang menjadi lebih agresif karena khawatir perubahan ini memantik reaksi keras Tiongkok dan Korut yang berdampak meningkatkan ketegangan kawasan.
Ancaman terhadap stabilitas kawasan dapat mengganggu momentum perbaikan ekonomi yang berpotensi merugikan rakyat Jepang. Karena itu, Abe harus mampu memainkan kartu diplomasi secara strategis untuk meyakinkan para pemimpin negara di Asia Timur bahwa agresivitas militer Jepang tidak dimaksudkan untuk mengerahkan pasukan ke wilayah konflik, tetapi untuk bekerja sama mengamankan kawasan.

*) Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga





No comments:

Post a Comment